Menu
Apapun yang terjadi di Aceh, Anda yang pertama baca beritanya.

4.829 narapidana di Aceh diusulkan dapat remisi Idul Fitri

  • Bagikan
4.829 narapidana di Aceh diusulkan dapat remisi Idul Fitri thumbnail

Banda Aceh (ANTARA) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh mengusulkan 4.829 narapidana menerima remisi atau pengurangan masa hukuman  lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah atau 2021 Masehi.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh Meurah Budiman di Banda Aceh, Sabtu, mengatakan usulan remisi tersebut berkisar antara 15 hari hingga dua bulan.

“Untuk Idul Fitri tahun ini, ada 4.829 dari 6.990 narapidana di Aceh yang diusulkan dapat remisi. Dari 4.829 narapidana tersebut, 4.820 di antaranya diusulkan mendapatkan RK I dan sembilan lainnya RK II,” kata Meurah Budiman.

Meurah Budiman mengatakan usulan remisi Idul Fitri tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta.

Dari 4.829 narapidana tersebut, kata Meurah Budiman, sebanyak 2.629 di antaranya merupakan narapidana tindak pidana umum.

Kemudian, sebanyak 2.193 narapidana terkait PP Nomor 99 Tahun 2012, yakni tindak pidana narkoba, korupsi, dan terorisme. Serta tujuh narapidana terkait PP Nomor 28 Tahun 2006.

Mantan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah itu mengagakan dari 26 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara ndi Aceh, usulan remisi paling banyak datang dari Lapas Kelas IIA Banda Aceh.

“Lapas Kelas IIA Banda Aceh mengusulkan 456 narapidana menerima remisi lebaran. Terdiri 15 orang remisi 15 hari, 226 orang remisi satu bulan, 155 orang remisi 1,5 bulan, dan 155 narapidana untuk remisi dua bulan,” kata Meurah Budiman.

Meurah Budiman mengatakan syarat diusulkan mendapat remisi di antaranya berkelakuan baik yang dibuktikan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu enam bulan terakhir.

“Bagi narapidana terorisme, narkoba, dan korupsi ada syarat tambahan, bersedia membantu penegak hukum membongkar tindak pidana yang dilakukan, membayar lunas denda dan uang pengganti kerugian negara serta sudah mengikuti program deradikalisasi,” kata Meurah Budiman.


 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *