Menu
Apapun yang terjadi di Aceh, Anda yang pertama baca beritanya.

BPKP Serahkan Hasil Audit Proyek Tanggul Cunda-Meuraksa ke Kejagung, Kejati dan Kejari

  • Bagikan
BPKP Serahkan Hasil Audit Proyek Tanggul Cunda-Meuraksa ke Kejagung, Kejati dan Kejari thumbnail

BANDA ACEH – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak hanya menyerahkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada proyek tanggul Cunda-Meuraksa ke Kejari Lhokseumawe. Hasil audit investigasi terhadap proyek sumber dana Otsus tahun 2020 itu juga disampaikan ke Kejaksaan Agung di Jakarta dan Kejaksaan Tinggi Aceh di Banda Aceh.

“Ya, laporan hasil audit investigasi atas pembangunan tanggul Cunda- Meuraksa Lhokseumawe dari anggaran Otsus 2020 sudah kami serahkan ke Kejagung melalui BPKP Pusat, Kejati Aceh dan Kejari Lhokseumawe pada Rabu, 19 Mei 2021, dengan nilai kerugian negaranya setelah dikurangi pajak lebih dari 4,3 miliar,” kata Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya, menjawab portalsatu.com, Kamis, 20 Mei 2021, usai siang.

Sebelumnya, Kajari Lhokseumawe, Dr. Mukhlis, S.H., M.H., melalui Kasi Intelijen Miftahuddin, S.H., M.H., dikonfirmasi via pesan WhatsApp, Rabu, 19 Mei malam, membenarkan pihaknya sudah menerima hasil audit dari BPKP Aceh. “Tapi belum baca secara detail,” ucapnya.

Ditanya apa langkah selanjutnya, Miftahuddin menyebut, “tim buat laporan. Sabar”.

Untuk diketahui, Tim Auditor BPKP Perwakilan Aceh sudah mengekspose hasil audit proyek tanggul Cunda-Meuraksa Lhokseumawe tahun anggaran 2020 kepada tim penyidik/penyelidik Kejaksaan Negeri Lhokseumawe di Kantor BPKP, Banda Aceh, Kamis, 1 April 2021.

“Sudah ekspose dengan teman-teman penyidik dari Kejari. Sebenarnya itu prosedur saja, karena memang secara teknis kita sudah melakukan komunikasi di sana (saat tim BPKP Aceh turun ke Lhokseumawe melakukan audit investigasi),” kata Kepala BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya, dikonfirmasi portalsatu.com melalui telepon seluler, Kamis, 1 April 2021, malam.

Tim BPKP Aceh juga sudah mengekspose kepada pihak BPKP Pusat untuk dilakukan quality assurance atau penjamin kualitas hasil audit tersebut.

Hasilnya kini sudah diserahkan secara resmi kepada Kejagung, Kejati Aceh dan Kejari Lhokseumawe. [](red)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *