Menu
Apapun yang terjadi di Aceh, Anda yang pertama baca beritanya.

Mahkamah Syar’iyah Dituding Bebaskan Pemerkosa, Berikut Tanggapannya

  • Bagikan
Mahkamah Syar’iyah Dituding Bebaskan Pemerkosa, Berikut Tanggapannya thumbnail

Beranda Hukum & Kriminal Mahkamah Syar’iyah Dituding Bebaskan Pemerkosa, Berikut Tanggapannya

Ketua Mahkamah syar'iyah Aceh
Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Dra. Hj. Rosmawardani SH MH. 

SatuAcehNews – Mahkamah Syar’iyah Aceh merasa keberatan atas tudingan membebaskan pelaku pemerkosa. Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Dra. Hj. Rosmawardani SH MH mengatakan bahwa tidak benar telah membebaskan pelaku tindak pemerkosaan.

Rosmawardani menjelaskan dalam rilisnya bahwa vonis bebas tersebut adalah murni berdasarkan pertimbangan dan ijtihad Majelis Hakim Syar’iyah berdasarkan fakta di persidangan. Dan majelis hakim yang menyidangkan semua perkara di Mahkamah adalah para hakim yang memiliki kompetensi baik secara hukum dan syariah yang menguasai hukum jinayat.

Rosmawardani juga meminta masyarakat tidak serta-merta menjadikan tuntutan jaksa sebagai dasar untuk menilai. Kalau semua harus sesuai dengan tuntutan jaksa, maka untuk apa ada pengadilan dan fungsi hakim.

Ketua Mahkamah syar'iyah Aceh
Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Dra. Hj. Rosmawardani SH MH.

Berikut adalah rilis media lengkapnya.

Press Release Vonis Bebas Mahkamah Syar’iyah Aceh

Untuk tidak menimbulkan adanya kesalahan informasi terkait vonis bebas Majelis Syar’iyah Aceh, Humas Mahkamah Syar’iyah Aceh akan memberikan informasi sebagai berikut:

1. Vonis bebas tersebut diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyyah Aceh dengan Nomor Perkara : 7/JN/2021/ MS. Aceh, tanggal 20 Mei 2021.

2. Terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah tersebut perlu kami luruskan “bukan pelaku pemerkosa” melainkan yang benar adalah Mahkamah Syar’iyyah Aceh memvonis bebas “Terdakwa Pemerkosa“.

3. Setiap Terdakwa yang diajukan ke Mahkamah bukan berarti vonis pengadilan harus sesuai dengan dakwaan JPU 100%, sebab apabila hal ini terjadi maka fungsi hakim tidak diperlukan lagi. Hakim itu bebas menilai terbukti apa tidak suatu peristiwa jinayah tanpa terikat dengan dakwaan JPU. Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian dan keyakinan yang berada pada ijtihad Hakim.

4. Putusan Bebas tersebut diambil oleh Majelis Hakim secara independen tanpa ada tekanan dari pimpinan Mahkamah Syar’iyah Aceh maupun pihak lain, tapi murni kebebasan Hakim dalam menilai pembuktian dan juga memutus berdasarkan keyakinan majelis hakim itu sendiri.

5. Apabila ada satu putusan di antara banyak putusan yang diputus bebas dan dinilai tidak adil, mari kita lakukan eksaminasi secara fair dan berimbang. Dan sungguh tidak adil harus mengeneralisir pada semua putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh dianggap tidak adil.

6. Bahwa anak korban memang perlu mendapat perhatian serius dan akan selalu pro kepada kepentingannya, tetapi keberpihakan kita terhadap anak jangan sampai semua terdakwa pelaku kejahatan kepada anak harus divonis bersalah tanpa menilai alat bukti yang diajukan ke Mahkamah.

7. Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh telah melaksanakan tugas dengan kompetensi dan kewenangan yang ada serta memiliki kemampuan yang cukup dalam menangani kasus jinayat dengan memiliki latar belakang Pendidikan Sarjana Syariah dan Sarjana Hukum yang menguasai Hukum Jinayat.

8. Demikian kami sampaikan dengan penuh tanggung jawab dengan harapan masyarakat dapat memahami independensi Badan Peradilan dalam melaksanakan tugas pokok yang di amanahkan oleh Negara.

Banda Aceh, 27 Mei 2021

Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh

Dra. Hj. Rosmawardani SH MH

Pembaca: 71

Idul Fitri 1442H SatuAcehNews

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *