Menu
Apapun yang terjadi di Aceh, Anda yang pertama baca beritanya.

GerTaK Desak Kejari Lhokseumawe Segera Tetapkan Tersangka Kasus Tanggul Cunda-Meuraksa

  • Bagikan
GerTaK Desak Kejari Lhokseumawe Segera Tetapkan Tersangka Kasus Tanggul Cunda-Meuraksa thumbnail

LHOKSEUMAWE – LSM Gerakan Transparansi dan Keadilan (GerTAK) mengingatkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe tidak mengabaikan suara-suara publik yang telah mendesak agar kasus dugaan korupsi pembangunan tanggul Cunda-Meuraksa diproses dengan cepat dan maksimal. LSM antirasuah ini mendesak jaksa segera menetapkan tersangka dalam kasus proyek bersumber dari dana Otsus tahun 2020 tersebut.

“Kita mempertanyakan keseriusan Kejari Lhokseumawe dalam mengungkap tuntas kasus pembangunan tanggul Cunda-Meuraksa. Kita percaya bahwa Kejari Lhokseumawe sebenarnya mampu mengungkap kasus ini dengan cepat, karena sumber daya manusia yang cukup, dan dibantu hasil audit BPKP yang menyatakan proyek bersumber dari Dana Otonomi Khusus tersebut telah terbukti merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah. Ini bukan angka kecil, apalagi anggaran tersebut bersumber dari Dana Otsus. Oleh karena itu, kita meminta pihak Kejari Lhokseumawe segera menetapkan tersangka dan memperjelas kasus ini,” tegas Koordinator GerTAK, Muslem Hamidi, dalam keterangan tertulis dikirim kepada portalsatu.com, Selasa, 15 Juni 2021.

Baca juga: BPKP Aceh Serahkan Hasil Audit Proyek Tanggul Cunda-Meuraksa ke Kejagung, Kejati, dan Kejari

Muslem menyebut banyak pihak telah mendesak Kejari Lhokseumawe agar segera menetapkan tersangka dalam kasus yang merugikan keuangan negara mencapai Rp4,3 miliar itu. “Jangan sampai publik merasa jika dalam kasus ini terkesan ada upaya-upaya untuk melindungi beberapa pihak yang berkepentingan, sehingga prosesnya dianggap berjalan lamban. Jika ini terjadi maka akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan akan merugikan institusi kejaksaan itu sendiri,” ujarnya.

“Kita mengingatkan agar Kejari Lhokseumawe berhati-hati, dan punya komitmen yang serius mengungkap kasus ini hingga ke level aktor utama. Karena kasus ini benar-benar telah mendapatkan atensi publik yang sangat serius,” tambah Muslem.

Lihat pula: Kajari: Tidak Boleh Ada Orang Mendapatkan Keuntungan Pribadi dalam Perkara Tanggul Cunda-Meuraksa

Menurut Muslem, selama ini publik menyimak dan mencatat pernyataan-pernyataan disampaikan Kajari Lhokseumawe melalui media massa soal komitmennya terhadap nilai-nilai pemberantasan korupsi. “Bahkan, Bapak Kajari menyatakan akan serius menindak siapa saja pelaku korupsi. Maka kita berharap agar komitmen itu beliau tunjukkan dengan kerja yang cepat dan totalitas dalam menangani kasus tanggul Cunda-Meuraksa,” kata mantan Ketua BEM Unimal ini.

“Jika sebelumnya beliau berpesan akan menunggu hasil audit BPKP terlebih dahulu, hari ini kita semua tahu bahwa hasil audit BPKP telah lama diserahkan dan hasil audit tersebut juga jelas menyebutkan bahwa adanya upaya melawan hukum yang dilakukan dan telah merugikan keuangan negara. Sehingga dengan begitu jelas kasus tersebut murni kasus tindak pidana korupsi karena adanya kerugian negara yang disebabkan sebagaimana disebutkan di dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tegas mengatakan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri atau orang lain berakibat merugikan keuangan negara. Hasil audit BPKP telah menyebutkan adanya dua pelanggaran dimaksud yaitu tindakan melawan hukum dan merugikan keuangan negara,” tuturnya.

Dia mengingatkan Kejari Lhokseumawe agar jangan mengabaikan suara-suara publik yang telah mendesak kasus ini segera diproses dengan cepat dan maksimal. “Artinya, pengungkapan kasus ini harus diusut sampai ke akar-akarnya. Siapa saja yang terlibat harus diungkap, jangan ada yang dilindungi. Baik itu dari pihak pemerintah maupun rekanan ataupun pihak-pihak lain yang dianggap terlibat,” tegas Muslem.

Baca: MaTA Pertanyakan Perkembangan Kasus Tanggul Cunda-Meuraksa

Muslem mengatakan suara-suara desakan publik selama ini harus diingat oleh Kejari Lhokseumawe bahwa ada banyak pihak yang menginginkan agar kasus ini segera diselesaikan. “Kita tidak ingin sikap kritis yang ditunjukkan selama ini oleh masyarakat terkesan kurang mendapatkan atensi, karena tidak harus selalu ada aksi unjuk rasa yang dilakukan pada tiap-tiap kasus, baru mendapatkan perhatian dan tindakan yang serius,” ujarnya.

“Kita berharap tidak perlu sampai ke tahap itulah untuk menyadarkan pihak penegak hukum bahwa setiap kasus yang terkesan lamban prosesnya cenderung karena kurang mendapatkan peran pengawasan yang optimal dari masyarakat. Tapi semoga penegakan hukum ini dilakukan memang karena atas dasar keseriusan Kejari Lhokseumawe melihat kasus ini perlu segera untuk di selesaikan, sehingga masyarakat menaruh kepercayaan dan penghormatan yang besar pada hasil proses penegakan hukum nantinya, karena Kejari benar-benar punya komitmen yang tinggi dalam menindak kasus-kasus korupsi di Indonesia dan Aceh khususnya,” pungkas Muslem.[](red)

Lihat pula: Apakah Kejari Sudah Tetapkan Tersangka Kasus Tanggul Cunda-Meuraksa? Ini Jawaban Kajari

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *