Menu
Apapun yang terjadi di Aceh, Anda yang pertama baca beritanya.

Kasus Tanggul Cunda-Meuraksa, Kajari Lhokseumawe Tunggu Petunjuk Kajati Aceh

  • Bagikan
Kasus Tanggul Cunda-Meuraksa, Kajari Lhokseumawe Tunggu Petunjuk Kajati Aceh thumbnail

LHOKSEUMAWE – Kajari Lhokseumawe, Dr. Mukhlis, S.H., M.H., menyatakan dalam penanganan kasus proyek tanggul Cunda-Meuraksa sumber dana Otsus tahun 2020, “tidak boleh berhenti karena tekanan, dan tidak boleh dilanjutkan karena tekanan, tapi karena yuridis formal”.

Hal tersebut disampaikan Mukhlis kepada wartawan di Kantor Kejari Lhokseumawe, usai aksi demo mahasiswa, Rabu, 23 Juni 2021.

Mukhlis menyebut perkara ini unik mulai dari fisik dikerjakan tanpa tender, kemudian tendernya dilaksanakan setelah pekerjaan selesai. “Karena pekerjaan (pembangunan tanggul Cunda-Meuraksa) fisiknya ada, pengembalian uang negara juga ada. Artinya, setelah uang negara dikembalikan, dan fisiknya sudah menjadi catatan aset negara, sehingga sekarang negara dalam keadaan untung secara fisik,” ujarnya.

“Saya minta sebenarnya BPKP Aceh melihat fisik, tapi BPKP tidak melihat fisik dan mereka hanya mengaudit berkas kontrak-kontrak semua. Saya berkoordinasi dengan Pak Kajati Aceh tentang apa yang harus kami (Kejari) lakukan, terkait persoalan ada pembangunan fisik dan persoalan ada pengembalian dana. Kami belum mengambil kesimpulan, karena pengendali perkara itu adalah Pak Kajati. Kalau petunjuk Kajati bahwa perkara ini dilanjutkan, tentu saya lanjut, dan tidak ada masalah. Sejauh ini kita masih menunggu petunjuk dari Kajati tentang akan ada ekspose, karena beberapa hari lalu tidak jadi,” tutur Mukhlis.

[Foto: Fazil/portalsatu.com]

Menurut Mukhlis, apabila nantinya perkara itu dinaikkan ke tingkat penyidikan, soal aliran dana kemana saja, “baru Kejari ada kekuatan untuk melakukan penyitaan, untuk dilakukan penangkapan, penggeledahan dan sebagainya, itu pada saat proses penyidikan”.

“Terkait pembangunan tanggul itu yang dikerjakan terlebih dahulu memang melanggar, ditenderkan melanggar, tapi inikan persoalan penilaian dan pelanggaran ini korupsi apa tidak,” ucap Mukhlis.

Menurut Mukhlis, ada beberapa tindakan hukum, “apakah tindakan hukum perdata atau tindakan hukum tata negara. Akan tetapi kita (Kejari) tidak bertolak belakang dengan BPKP, kita seiring saja. Persoalan penentuan tindak pidananya ada di kejaksaan, tentu kita sedang menunggu bagaimana petunjuk dari Kajati Aceh seperti apa nantinya”.[]

Baca juga: Demo Kejari Lhokseumawe, Mahasiswa: Segera Tetapkan Tersangka Kasus Tanggul Cunda-Meuraksa

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *