Menu
Apapun yang terjadi di Aceh, Anda yang pertama baca beritanya.

Gugatan Tolak PT. EMM Berkekuatan Hukum Tetap, Masyarakat Beutong Menang

  • Bagikan

BANDA ACEH – Masyarakat Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya resmi memenangkan gugatan menolak  izin PT. Emas Mineral Murni (EMM), setelah Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia (tergugat) ditolak Mahkamah Agung (MA).

Dengan putusan tersebut, perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (PTUN) ini telah berkekuatan hukum tetap atau tidak ada lagi upaya hukum lanjutan setelahnya. “Sesuai informasi perkara yang dipublis pada laman website kepaniteraan.mahkamahagung.go.id Tanggal 1 Juli 2021, MA menolak Pemohonan PK I Kepala BKPM dan N.O Pemohon PK II (PT. Emas Mineral Murni), atas perkara pengadilan Tk.1 nomor 241/G/LH/2018/PTUN.JKT,” kata Direktur WALHI Aceh, Muhammad Nur di Banda Aceh, Kamis, 8 Juli 2021.

Saling Sapa App

M. Nur menjelaskan, amar putusan PK dari MA belum dikirimkan, namun, jika merujuk pada putusan kasasi, majelis hakim memberikan beberapa pertimbangan dalam memenangkan gugatan ini. Pertimbangan itu antara lain areal izin PT. EMM masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), areal izin mengenai lokasi-lokasi paling bersejarah di Provinsi Aceh seperti kuburan massal pasukan Cut Nyak Dhien, kuburan Tgk Alue Panah, dan merupakan lokasi pembuangan mayat murid Tgk Bantaqiah (kasus pelanggaran HAM berat yang diakui dunia).

Selain itu, areal izin juga merupakan kawasan rawan bencana sesuai Qanun RTRW Kabupaten Nagan Raya, RTRW Kabupaten Aceh Tengah, dan RTRW Provinsi Aceh. “Kemenangan ini merupakan kemenangan masyarakat Aceh, mahasiswa, dan seluruh pihak yang berjuang menolak tambang PT. EMM yang ingin mengekploitasi emas di tanoh aulia Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya dan Aceh Tengah, seluas 10 ribu hektar. Tentunya perjuangan belum selesai, perlu pengawalan bersama untuk eksekusi putusan MA,” ujarnya.

Dengan putusan ini, M. Nur berharap kepada BKPM RI untuk segera mencabut Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 66/I/IUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untuk Komoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni tertanggal 19 Desember 2017.

Adapun perkara ini berawal pada Tahun 2018, WALHI bersama masyarakat Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya, menggugat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. EMM yang diterbitkan oleh BKPM RI, ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur. Upaya hukum tingkat pertama (penggugat) kalah, kemudian WALHI bersama warga melanjutkan upaya banding ke Pengadilan Tinggi PTUN. Lagi-lagi hakim tidak memenangkan penggugat.

Kemenangan terjadi ketika penggugat mengajukan kasasi ke MA. Majelis hakim memutuskan menerima gugatan penggugat alias menang. Ironi, kemenangan penggugat tidak diterima pihak tergugat (BKPM-RI), sehingga mengajukan PK ke MA. Namun majelis hakim menolak PK tergugat, sehingga putusan kasasi sebelumnya menjadi keputusan yang tetap.[](red)

Saling Sapa App
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *