Menu
Apapun yang terjadi di Aceh, Anda yang pertama baca beritanya.

Selebgram dan Pemilik Toko Jadi Tersangka Kasus Kerumunan di Pasar Inpres Lhokseumawe

  • Bagikan

LHOKSEUMAWE – Penyidik Satreskrim Polres Lhokseumawe menetapkan selebriti instagram (Selebgram) berinisial HK dan pemilik salah satu toko grosir di kawasan Pasar Inpres Lhokseumawe KS sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan, Jumat, 23 Juli 2021.

Sebelumnya, kehadiran Selebgram Aceh HK ke toko grosir milik KS di kawasan Pasar Inpres Lhokseumawe, Jumat, 16 Juli 2021, menyebabkan terjadi kerumunan warga sehingga viral di media sosial. Selebgram HK ke toko grosir tersebut dalam rangka endorsemen.

Saling Sapa App

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy, Sabtu, 24 Juli 2021, mengatakan penetapan tersangka itu dilakukan setelah penyidik memeriksa kedua terduga pelaku dan delapan saksi, termasuk satu saksi ahli terkait kerumunan yang terjadi di Pasar Inpres Lhokseumawe.

Winardy menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa kerumunan masyarakat di toko grosir itu melanggar Kekarantinaan Kesehatan dengan mengabaikan protokol kesehatan (Prokes), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, juncto pasal 55 KUHP.

“Sudah ditetapkan tersangkanya. Itu berdasarkan pemeriksaan baik terduga pelaku maupun saksi-saksi, termasuk satu ahli hukum pidana,” ujar Winardy dalam siaran pers diterima portalsatu.com.

Menurut Winardy, toko grosir milik KS telah disegel dan dipasang police line oleh personel Satpol PP dan WH dan Polres Lhokseumawe. Penyegelan tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019, dan Surat Edaran Wali Kota Lhokseumawe Nomor: 100/266/2020 perihal Menutup/Pembatasan Sementara Tempat Keramaian.

“Kalau dilihat dari dua dasar hukum tersebut, secara jelas toko grosir itu telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan pemerintah setempat. Penyegelan tersebut terhitung mulai 23 Juli 2021 sampai batas waktu yang belum ditetapkan,” ujar Winardy.[]

Saling Sapa App
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *