Menu
Apapun yang terjadi di Aceh, Anda yang pertama baca beritanya.

MaTA Surati Jamwas Kejagung: Periksa Kinerja Kejari Lhokseumawe Terkait Kasus Tanggul Cunda-Meuraksa

  • Bagikan

BANDA ACEH – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI melakukan pemeriksaan terhadap kinerja Kejari Lhokseumawe dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi pembangunan pengamanan pantai Cunda-Meuraksa Lhokseumawe.

Permintaan tersebut disampaikan melalui surat MaTA Nomor: 018/B/MaTA/VII/202, perihal Permohonan Pemeriksaan terhadap Kinerja Kejari Lhokseumawe dalam Pengungkapan Kasus Dugaan Korupsi. Surat diteken Koordiator Badan Pekerja MaTA, Alfian, tertanggal 26 Juli 2021, itu ditembuskan kepada Kejagung dan BPKP RI. Surat MaTA tersebut turut dikirim kepada portalsatu.com, Kamis, 29 Juli 2021.

Saling Sapa App

Dalam surat itu, MaTA juga meminta agar kasus dugaan korupsi pembangunan pengamanan (tanggul) pantai Cunda-Meuraksa Lhokseumawe dapat disupervisi oleh Kejagung RI. “Karena kasus ini telah menjadi perhatian masyarakat di Aceh yang mengharapkan adanya kejelasan dalam pengungkapannya,” tegas Alfian.

Seperti diketahui, MaTA merupakan organisasi masyarakat sipil yang eksis dan konsisten untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan advokasi kebijakan publik dan pemberantasan korupsi guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih di Aceh.

Berdasarkan mandat sebagaimana tersebut, MaTA senantiasa melakukan berbagai kegiatan sebagai bagian keikutsertaan dalam gerakan pemberantasan korupsi di Aceh. Salah satu kegiatan yang sedang dilakukan adalah memantau kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi pembangunan pengamanan pantai Cunda-Meuraksa Lhokseumawe.

Hasil pemantauan tersebut, MaTA mendapati bahwa Kejari Lhokseumawe diduga kuat melindungi oknum pelaku kasus itu. Pasalnya, sejak ditangani pada Januari 2021 silam belum ada satupun oknum yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Padahal dari serangkaian kegiatan penyelidikan yang dilakukan, Kejari Lhokseumawe telah menyatakan bahwa kasus tersebut telah ditemukan pelanggaran hukum dan juga adanya potensi kerugian negara. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil audit investigatif yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Aceh,” ungkap Alfian dalam surat MaTA kepada Jamwas Kejagung RI.

Dalam surat itu, MaTA juga melampirkan gambaran kasus dan kronologi penanganan perkara oleh Kejari Lhokseumawe.[](red)

Saling Sapa App
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *