Ombudsman Tangani 382 Pengaduan Pelayanan Publik Di Aceh thumbnail

Ombudsman Tangani 382 Pengaduan Pelayanan Publik Di Aceh

Diposting pada

Banda Aceh (ANTARA) – Ombudsman RI Perwakilan Aceh menerima dan menangani sebanyak 382 pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik pemerintahan sepanjang 2021.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Taqwaddin Husin di Banda Aceh, Minggu, mengatakan jumlah pengaduan masyarakat tersebut naik dibandingkan pada 2020 dan 2019

“Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik pada 2020 mencapai 168 laporan dan 2019 hanya 132 laporan. Kenaikan ini menunjukkan partisipasi masyarakat mengawasi pelayanan publik meningkat,” kata Taqwaddin.

Selain partisipasi masyarakat, kata Taqwaddin, peningkatan laporan tersebut terjadi karena kepercayaan masyarakat terhadap Ombudsman semakin meningkat.

“Di samping itu, juga semakin tingginya harapan masyarakat kepada Ombudsman untuk menyelesaikan masalah, terutama menyangkut pelayanan publik,” kata Taqwaddin.

Kepala Keasistenan Bidang Penerima dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Aceh Ilyas Isti, Taqwaddin mengatakan laporan terbanyak masih seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu substansi kepegawaian.

Dari 382 pengaduan masyarakat tersebut, masalah kepegawaian mencapai 49 laporan atau 13 persen. Kemudian pedesaan 47 laporan atau 12 persen dan selanjutnya terkait agraria atau pertanahan juga 47 laporan atau 12 persen. 

Selain substansi tersebut, kata Taqwaddin, banyak juga laporan tentang hal lainnya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya. Instansi terbanya dilaporkan yaitu pemerintah daerah, instansi vertikal, dan juga badan usaha milik negara dan daerah.

“Pemerintah daerah yang dilaporkan terbanyak Kota Banda Aceh, kemudian Aceh Besar, dan selanjutnya Kota Langsa. Dilihat dari bentuk dugaan maladministrasi yang dilaporkan, paling banyak itu penundaan berlarut,” kata Taqwaddin.

Taqwaddin mengatakan dugaan maladministrasi yang paling banyak dilaporkan masyarakat yaitu penundaan berlarut sebanyak 21 laporan atau 30 persen.

Kemudian penyimpangan prosedur 12 laporan atau 17 persen, dan selanjutnya tidak memberikan pelayanan juga sebanyak 12 laporan atau setara 17 persen.

“Saat ini, semua instansi terlapor sangat kooperatif dalam menyelesaikan pengaduan yang dilaporkan ke Ombudsman, sehingga dari 382 laporan, 90 persen sudah kami selesaikan,” kata Taqwaddin.

Taqwaddin mengatakan Ombudsman RI Perwakilan Aceh pada 2022 ini akan fokus pengawasan pada pengadaan barang dan jasa, perbankan, dan juga pelayanan kesehatan.

“Kami berharap pelayanan publik di Aceh semakin meningkat dan laporan masyarakat kian berkurang. Kami mengajak masyarakat berpartisipasi mengawasi pelayanan publik di provinsi ini,” kata Taqwaddin.