Persoalan Kepegawaian Dominasi Laporan ke Ombudsman Aceh thumbnail

Persoalan Kepegawaian Dominasi Laporan ke Ombudsman Aceh

Diposting pada

BANDA ACEH –  Laporan pengaduan yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam tahun 2021, masih didominasi persoalan kepegawaian. Jumlah laporan meningkat dari tahun 2019 yang hanya 132 laporan, 2020 sebanyak 168 laporan, naik menjadi 382 laporan di tahun 2021.

Dari 382 laporan diterima Ombudsman tersebut 13 persen berupa kasus kepegawaian (49 laporan), 12 persen kasus pedesaan (47 laporan), 12 persen kasus agraria dan pertanahan (47 laporan), sisanya berkaitan dengan laporan tentang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain.

“Semua instansi terlapor sangat kooperatif dalam menyelesaikan pengaduan yang dilaporkan ke Ombudsman. Sehingga, dari 382 laporan, 90 persen sudah kami selesaikan, sisanya sedang berproses, karena ada beberapa laporan yang dilaporkan pada akhir tahun,” ungkap Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr. Taqwaddin, Jumat, 31 Desember 2021, di Banda Aceh.

Taqwaddin menambahkan, meningkatnya laporan yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Aceh menandakan semakin dipercayanya Ombudsman sebagai lembaga penyelesaian masalah. Di sisi lain semakin tingginya harapan publik terhadap pelayanan dari pemerintahan.

“Laporan terbanyak masih seperti tahun sebelumnya yaitu substansi kepegawaian. Untuk instansi yang paling banyak dilaporkan yaitu pemerintah daerah, kemudian instansi vertikal, dan juga BUMN/BUMD,” kata Taqwaddin.

Pemerintah daerah yang dilaporkan terbanyak Kota Banda Aceh, kemudian Aceh Besar, dan Kota Langsa. “Dilihat dari bentuk dugaan maladministrasi yang dilaporkan, paling banyak itu penundaan berlarut,” tambahnya.

Dugaan maladministrasi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yaitu penundaan berlarut sebanyak 21 laporan atau 30 persen, penyimpangan prosedur 12 laporan atau 17 persen, dan tidak memberikan pelayanan juga sebanyak 12 laporan.

“Tahun 2022, kami juga akan fokus pada pengawasan pengadaan barang dan jasa, pelayanan perbankan, dan pelayanan kesehatan,” pungkas Taqwaddin.[]